Kementerian Jepang

Jepang
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang
Konstitusi Konstitusi Jepang Sejarah Hukum
Monarki Kaisar (daftar) Akihito Putra Mahkota Naruhito Istana Kaisar Badan Rumah Tangga Kekaisaran
Badan legislatif Parlemen Jepang Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Tadamori Ōshima Wakil Ketua Hirotaka Akamatsu Majelis Tinggi Presiden Chuichi Date Wakil Presiden Akira Gunji Pemimpin Oposisi Yukio Edano
Eksekutif Perdana Menteri (daftar) Shinzō Abe Wakil Perdana Menteri Tarō Asō Pemerintah Kabinet Kementerian Lembaga Administrasi
Sistem hukum Ketua (daftar) Naoto Ōtani Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual
Pembagian administratif Prefektur Gubernur (daftar) Subprefektur Distrik Kotamadya Kelurahan
Pemilihan umum Dewan Penasihat 2007 2010 2013 2016 Dewan Perwakilan Rakyat 2009 2012 2014 2017 Pemilihan umum selanjutnya
Partai politik Demokratik Liberal Demokratik Konstitusional Komeito Nippon Ishin no Kai Komunis Demokrat Sosial
Hubungan luar negeri Hubungan luar negeri
Topik terkait Kepolisian Nasional Pengawal Kekaisaran Tim Penyerangan Khusus Tim Investigasi Khusus Pasukan Bela Diri Udara Darat Air
Negara lainnya Atlas
l b s

Kementerian Jepang (中央省庁code: ja is deprecated , Chūō shōchō, kementerian dan lembaga pemerintah pusat) atau Instansi Pemerintah Jepang (行政機関code: ja is deprecated , Gyōsei kikan, Organisasi administrasi publik) adalah bagian yang paling berpengaruh dari cabang eksekutif dari Pemerintah Jepang. Setiap kementerian dikepalai oleh seorang Menteri Negara yang ditunjuk oleh Perdana Menteri. Dalam politik pascaperang, jabatan menteri telah diberikan kepada legislator senior, sebagian besar dari LDP. Namun, beberapa menteri melayani selama lebih dari satu atau dua tahun untuk mengembangkan pemahaman yang diperlukan organisasi untuk menjadi benar-benar berpengaruh. Jadi, sebagian besar kekuasaan terdapat pada kementerian, dengan birokrat senior.^[1]

Daftar Kementerian

Dulu

• Kementerian Pertanian dan Perdagangan (農商務省, dihapuskan pada tahun 1925)
• Kementerian Kolonial (拓務省, dihapuskan pada tahun 1942)
• Kementerian Perang Jepang (陸軍省, dihapuskan pada tahun 1945)
• Kementerian Angkatan Laut (海軍省, dihapuskan pada tahun 1945)
• Kementerian Asia Timur Raya (大東亜省, dihapuskan pada tahun 1945)
• Kementerian Dalam Negeri (内務省, dihapuskan pada tahun 1947)
• Kementerian Perdagangan dan Industri (商工省, dihapuskan pada tahun 1949)

Sebelum Reformasi Pemerintah Pusat 2001

• Kantor Perdana Menteri (総理府, Sōri fu)
  • Komisi Keamanan Publik Nasional (国家公安委員会, Kokka kōan iinkai)
    • Badan Kepolisian Nasional (警察庁, Keisatsu chō)
  • Komisi Rekonstruksi Keuangan (金融再生委員会, Kin-yū saisei iinkai)
  • Badan Koordinasi dan Manajemen (総務庁, Sōmu chō)
  • Badan Pengembangan Hokkaido (北海道開発庁, Hokkaido kaihatsu chō)
  • Badan Pertahanan (防衛庁, Bōei chō)
  • Badan Perencanaan Ekonomi (経済企画庁, Keizai kikaku chō)
  • Badan Sains dan Teknologi (科学技術庁, Kagaku gijutsu chō)
  • Badan Lingkungan (環境庁, Kankyō chō)
  • Badan Pengembangan Okinawa (沖縄開発庁, Okinawa kaihatsu chō)
  • Badan Pertanahan Nasional (国土庁, Kokudo chō)
• Kementerian Kehakiman (法務省, Hōmu shō)
• Kementerian Urusan Luar Negeri (外務省, Gaimu shō)
• Kementerian Keuangan (大蔵省, Ōkura shō)
• Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (文部省, Monbu shō)
• Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (厚生省, Kōsei shō)
• Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (農林水産省, Nōrin suisan shō)
• Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (通商産業省, Tsūshō sangyō shō)
• Kementerian Transportasi (運輸省, Un-yu shō)
• Kementerian Pos dan Telekomunikasi (郵政省, Yūsei shō)
• Kementerian Tenaga Kerja (労働省, Rōdō shō)
• Kementerian Konstruksi (建設省, Kensetsu shō)
• Kementerian Urusan Dalam Negeri (自治省, Jichi shō)

Setelah Reformasi Pemerintah Pusat 2001

• Kantor Kabinet (内閣府, Naikaku fu)
  • Komisi Keamanan Publik Nasional (国家公安委員会, Kokka kōan iinkai)
    • Badan Kepolisian Nasional (警察庁, Keisatsu chō)
  • Badan Pertahanan (防衛庁, Bōei chō)
• Kementerian Manajemen Publik, Dalam Negeri, Pos dan Telekomunikasi (総務省, Sōmu shō)
• Kementerian Kehakiman (法務省, Hōmu shō)
• Kementerian Urusan Luar Negeri (外務省, Gaimu shō)
• Kementerian Keuangan (財務省, Zaimu shō)
• Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (文部科学省, Monbu kagaku shō)
• Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (厚生労働省, Kōsei rōdō shō)
• Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (農林水産省, Nōrin suisan shō)
• Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (経済産業省, Keizai sangyō shō)
• Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi (国土交通省, Kokudo kōtsū shō)
• Kementerian Lingkungan Hidup (環境省, Kankyō shō)

Akibat reformasi tahun 2001, banyak kementerian yang direformasi.

• Komisi Rekonstruksi Keuangan dihapuskan.
• Kantor Perdana Menteri + Badan Perencanaan Ekonomi + Badan Pembangunan Okinawa = Kantor Kabinet
• Badan Pengelola dan Koordinasi + Kementerian Pos dan Telekomunikasi + Kementerian Urusan Dalam Negeri = Kementerian Manajemen Umum, Dalam Negeri, Pos dan Telekomunikasi
• Badan IPTEK + Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan = Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
• Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan + Kementerian Tenaga Kerja = Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial
• Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional berubah nama menjadi "Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri".
• Badan Pembangunan Hokkaido + Badan Pertanahan Nasional + Kementerian Perhubungan + Kementerian Konstruksi = Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi
• Badan Lingkungan direorganisasi menjadi "Kementerian Lingkungan Hidup".

Saat ini

• Kantor Kabinet (内閣府, Naikaku fu)
  • Komisi Keamanan Publik Nasional (国家公安委員会, Kokka kōan iinkai)
    • Badan Kepolisian Nasional (警察庁, Keisatsu chō)
• Badan Digital (デジタル庁, Dejitaru chō)
• Badan Rekonstruksi (復興庁, Fukkō chō)
• Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (総務省, Sōmu shō)
• Kementerian Kehakiman (法務省, Hōmu shō)
• Kementerian Urusan Luar Negeri (外務省, Gaimu shō)
• Kementerian Keuangan (財務省, Zaimu shō)
• Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (文部科学省, Monbu kagaku shō)
• Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (厚生労働省, Kōsei rōdō shō)
• Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (農林水産省, Nōrin suisan shō)
• Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (経済産業省, Keizai sangyō shō)
• Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (国土交通省, Kokudo kōtsū shō)
• Kementerian Lingkungan Hidup (環境省, Kankyō shō)
• Kementerian Pertahanan (防衛省, Bōei shō)

Setelah reformasi besar, beberapa reformasi kecil telah dilakukan.

• Pada tahun 2004, Kementerian Manajemen Umum, Urusan Dalam Negeri, Pos dan Telekomunikasi, mengubah namanya menjadi "Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi" (nama dalam bahasa Jepang tidak diubah).
• Pada tahun 2007, Badan Pertahanan direorganisasi menjadi "Kementerian Pertahanan".
• Pada tahun 2008, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, mengubah namanya menjadi "Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata" (nama dalam bahasa Jepang tidak diubah).
• Pada tahun 2012, "Badan Rekonstruksi" didirikan dengan tujuan untuk pemulihan dari gempa bumi dan tsunami Tōhoku 2011.
• Pada tahun 2021, "Badan Digital" didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan e-government dan transformasi digital.

Daftar Menteri Negara

• Perdana Menteri (内閣総理大臣)
• Wakil Perdana Menteri (副総理)
• Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (総務大臣)
• Menteri Kehakiman (法務大臣)
• Menteri Luar Negeri (外務大臣)
• Menteri Keuangan (財務大臣)
• Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (文部科学大臣)
• Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial (厚生労働大臣)
• Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (農林水産大臣)
• Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (経済産業大臣)
• Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (国土交通大臣)
• Menteri Lingkungan Hidup (環境大臣)
• Menteri Pertahanan (防衛大臣)
• Kepala Sekretaris Kabinet (内閣官房長官)
• Menteri Digital (デジタル大臣)
• Menteri Rekonstruksi (復興大臣)
• Ketua Komisi Keamanan Publik Nasional (国家公安委員会委員長)
• Menteri Negara Urusan Okinawa dan Wilayah Utara (内閣府特命担当大臣- 沖縄及び北方対策)
• Menteri Negara untuk Kesetaraan Gender (内閣府特命担当大臣: 男女共同参画)
• Menteri Negara Pemuda dan Upaya Penurunan Angka Kelahiran (内閣府特命担当大臣- 青少年育成及び少子化対策)
• Menteri Negara Penanggulangan Bencana (内閣府特命担当大臣- 防災)
• Menteri Negara untuk Perundang-undangan Darurat Nasional (内閣府特命担当大臣- 有事法制担当)
• Menteri Negara Kebijakan Keuangan (内閣府特命担当大臣- 金融)
• Menteri Negara Kebijakan Ekonomi dan Fiskal (内閣府特命担当大臣- 経済財政政策)
• Menteri Negara Privatisasi Layanan Pos (内閣府特命担当大臣- 郵政民営化担当)
• Menteri Negara Reformasi Regulasi (内閣府特命担当大臣- 規制改革)
• Menteri Negara untuk Perusahaan Revitalisasi Industri Jepang (内閣府特命担当大臣- 産業再生機構)
• Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (内閣府特命担当大臣- 行政改革担当)
• Menteri Negara Zona Khusus Reformasi Struktural (内閣府特命担当大臣- 構造改革特区)
• Menteri Negara Revitalisasi Daerah (内閣府特命担当大臣- 地域再生担当)
• Menteri Negara untuk Kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (内閣府特命担当大臣- 科学技術政策)
• Menteri Negara Keamanan Pangan (内閣府特命担当大臣- 食品安全)
• Menteri Negara Teknologi Informasi (内閣府特命担当大臣- 情報通信技術（IT）担当)

Referensi